SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (PBI Pengantar Pendidikan)

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

 

A. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional 

    Sistem merupakan suatu perangkat yang saling bertautan, yang tergabung menjadi suatu keseluruhan, sedangkan pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan UUD negara republik indonesia tahun 1945 yang berakar pada pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional secara umum.

   

B. Fungsi dan Tujuan Sistem Pendidikan Nasional 

     Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

    Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

C.     Visi dan Misi Sistem Pendidikan Nasional 

        Pendidikan nasional itu mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakansemua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan  zaman yang selalu berubah.

Adapun misi dari pendidikan nasional tersebut yaitu: 

1.  Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2.  Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 

3.  Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 

4.  Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 

D.    Jalur, Jenjang, dan Jenis Program Pendidikan Nasional 

       Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara, artinya setiap satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan memberi kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa dan sebagainya.

1. Pendidikan Formal

- Pendidikan Dasar 

a.      Sekolah dasar  (SD)
b.      Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

c.      Sekolah Menengah Pertama (SMP)
d.      Madrasah Tsanawiyah (MTs)

- Pendidikan Menegah 

a.      Sekolah Menegah Atas (SMA) 

b.      Madrasah Aliyah (MA) 

c.      Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) 

 

- Pendidikan Tinggi 

a.  Akademi, yakni perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian tertentu. 

b.  Politeknik, yakni perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. 

c. Sekolah tinggi, yakni perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau professional dalam suatu disiplin ilmu pada bidang tertentu. 

d.   Institut, yakni perguruan tinggi yang terdiri sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik/profesioanl dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.

e.  Universitas, yakni perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik/profesianal dalam sekolompok disiplin ilmu tertentu.

2.  Pendidikan Non Formal

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Contoh pendidikan nonformal yaitu: 

a.      Lembaga kursus 

b.      Lembaga penelitian 

c.      Kelompok belajar 

d.      Pusat kegiatan belajar masyarakat

Hasil pendidikan  nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintahan daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 

3.  Pendidikan Informal

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Jenis program pendidikan terdiri atas: 

1. Pendidikan Umum. Merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. 

2. Pendidikan Kejuruan. Merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. 

3.  Pendidikan Luar Biasa. Merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik/mental. 

4.  Pendidikan Kedinasan.Merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non departemen. 

5.  Pendidikan Keagamaan.Merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. 

E.   Upaya Pengembangan Sistem Pendidikan Nasional 

         Untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional dilakukan pembaruan-pembaruan yang meliputi landasan yuridis, kurikulum dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan, dan tenaga kependidikan. 

1.      Pembaruan Landasan Yuridis

Pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar (fundamental) dan bersifat prinsipal.Dikatakan demikian karena landasan yuridis mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. 

2.      Pembaruan Kurikulum

Ada dua faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Yang termasuk faktor yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 dan landasan historis yang mencakup unsur-unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak dari dulu sampai sekarang. Yang termasuk faktor yang kedua adalah landasan sosial berupa kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat, dan landasan psikologis yakni cara peserta di dalam belajar.

3.      Pembaruan Pola Masa Studi

Pembaruan pola masa studi termaksud pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada satuan pendidikan.Perubahan pola masa studi sebagai suatu tanda adanya pembaruan pendidikan berupa penambahan/pengurangan masa studi.

DAFTAR PUSTAKA 
Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, FIP UPI. 2009. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bandung: Imtima.
http://www.rijal09.com/2016/sistem-pendidikan-nasional.html